Garda Keadilan - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) telah menyepakati beberapa hal terkait penyelesaian polemik pembangunan masjid di Sentani, Jayapura. Adapun hasil sementara kesepakatan tersebut adalah meredam keadaan yang tidak merugikan umat Indonesia.
Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI, Yusnar Yusuf mengatakan pihaknya telah bertemu PGI pada minggu lalu, di mana masing-masing pemuka agama tidak menginginkan masalah ini kian memanas. Sekaligus dipastikan kasus ini akan terselesaikan dengan baik.
Sudah tidak lagi mencuat artinya masing-masing pihak sudah Tabayun. Jika akan terus memanas maka yang akan rugi adalah Indonesia karena aspek kekuasaan, kita harus melihat kasus itu secara menyeluruh, ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Selasa (27/3).
Sudah ada beberapa kesepakatan, adalah meredam keadaan itu tapi kita akan selesaikan dan tidak terjadi lagi. Jangan seperti kasus Tolikara tidak selesai, ucapnya.
Menurutnya, hasil sementara kesepakatan tersebut di mana umat minoritas akan menuruti permintaan umat mayoritas. Asalkan, permintaan tersebut tergolong wajar.
Permintaan yang wajar, mereka tidak boleh suara adzan yang keluar maka kita buat suara adzan di dalam, masalah bangunan yang tingginya lebih dari gereja maka kita ikuti saja, ungkapnya.
Ia menilai, ada beberapa permintaan PGI yang tidak wajar. Semisal, penyebaran dakwah di berbagai daerah dan penggunaan pakaian muslim di sekolah.
Kalau tidak wajar maka kita tidak turuti. Misalnya melebarkan dakwah dan menggunakan pakaian muslim di sekolah, ini mengada-ada ini yang harus direndam sendiri oleh PGI, tegasnya.
Walaupun belum ada perjanjiannya tapi kita sarankan yang minoritas mengikuti apa yang diminta oleh mayoritas tapi permintaan mayoritas itu harus ditetapkan oleh peraturan daerah, tidak ditetapkan PGI atau kelompok apa, jelasnya.
Ia juga belum dapat memastikan hasil terakhir dari kasus tersebut. Hanya saja, langkah awal MUI dan PGI terus melakukan perdamaian dari internal terlebih dahulu.
Sementara ini belum ada masukan lagi, kita terus mencoba melakukan perdamaian dari internal dulu. Kita tidak menyarankan adanya konflik, itu yang menjadi langkah awal, ucapnya.
Belum ada pertemuan terakhir, kita masih melihat perkembangannya, supaya pemerintah daerah, pemuka agama bisa berkumpul melakukan rapat bersama. Kita menyelesaikan internal saja, kalau dikembangkan di media sosial maka tanggapannya akan berbeda, ungkapnya.
Sumber: Republika