Garda Keadilan - Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa ada scenario writing pihak asing yang menyatakan Indonesia tidak ada lagi alias bubar pada tahun 2030 harus menjadi ajang introspeksi semua elemen bangsa atas kondisi Indonesia dulu, sekarang, dan di masa depan.
Demikian disampaikan Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (27/3).
Jelas Fahira, introspeksi utamanya adalah apakah Pancasila yang merupakan penyatu, penguat, dan amanat besar bangsa ini benar-benar sudah diamalkan atau masih cuma sebatas diteriakan.
"Selama lima dasar kebenaran dalam Pancasila konsisten diamalkan, wilayah Indonesia akan tetap dari Sabang sampai Merauke dan dari Sangir Talaud sampai Rote. Tapi kalau lima sila Pancasila cuma diteriakkan dan dijadikan jargon semata, mungkin saja Indonesia bubar," ujarnya.
Fahira mengungkapkan, masa depan republik ini pada akhirnya akan tentukan sejauh mana para pemimpinnya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam mengelola negeri ini. Selama Pancasila tidak dikooptasi sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa atau kelompok-kelompok tertentu atau dijadikan alat untuk menekan kelompok lain, maka masa depan negeri ini bisa cerah.
Menurutnya, selama kebijakan dan tindakan para pemimpin negeri, siapapun itu, mengandung harmonisasi dengan kehendak Tuhan, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, memandang perbedaan dan pertentangan sebagai sebuah keniscayaan dan mampu menyalurkan dan memeliharanya sebagai penguat persatuan, negara tetap berkedaulatan rakyat atau dijadikan alat bagi keperluan rakyat untuk menggapai cita-cita demokrasi sosial-ekonomi serta terpenuhinya hakekat keadilan, maka bangsa ini boleh optimis ke depan akan mencapai masa keemasannya.
Namun, jika ternyata kebijakan dan tindakan para pemimpin belum mencerminkan hal-hal ini, maka bangsa ini harus bekerja keras memperbaiki keadaan.
"Cara paling efektir agar Pancasila menjadi ruh dan jiwa setiap individu yang ada di negeri ini adalah siapa pun pemimpinnya, siapa pun Presidennya mempunyai kemampuan untuk membuat rakyatnya benar-benar menikmati kehidupan sesuai lima dasar kebenaran yang ada dalam Pancasila," ucap Fahira.
"Menjalankan lima sila Pancasila itu, artinya menjalankan kebenaran. Jika kebenaran sudah dirasakan, maka rakyat tidak perlu ditanya lagi apakah hapal Pancasila atau belum, karena otomatis rakyat sudah menjalankannya," pungkas Senator Jakarta ini menambahkan.
Sumber: rmol