Bacaan - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, melontarkan kritik terhadap Ombudsman DKI Jakarta yang mengeluarkan rekomendasi adanya maladministrasi pada penutupa Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lulung menilai, penilaian Ombusdman tidak adil.
Lulung menantang Ombudsman untuk menginvestigasi sejumlah jalan di Jakarta yang sengaja ditutup. Misalnya, jalan di depan Istana Kepresidenan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Bisa saja, kok dia tidak pernah mengawasi yang namanya pembangunan reklamasi tidak ada perdanya. Kedua, dia tidak pernah protes yang namanya depan Mabes Polri ditutup, dia enggak pernah protes yang namanya Kedutaan Besar Amerika ditutup, dia enggak protes yang namanya Istana. Kalau berani dia jago," kata Lulung di Kompleks DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (28/3).
Politikus PPP itu menyarankan, sebaiknya Ombudsman tidak masuk ke pusaran politik dengan memperkarakan kebijakan Anies terkait penataan kawasan Tanah Abang. Menurut Lulung, penataan yang dilakukan Anies tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
Selama puluhan tahun, kata Lulung, Pemprov hanya menjalankan aksi penertiban PKL yang tidak menimbulkan efek jera. Lulung mengatakan, ada 300-500 PKL yang berdagang di kawasan Tanah Abang tanpa status hukum yang jelas.
"Dulu, Pak Gubernur dulu-dulu tidak pernah melakukan adanya konsep penataan. Konsepnya penertiban saja makanya enggak pernah selesai. Datang trantib (Satpol PP), pergi, trantib pergi, PKL datang. Terus puluhan tahun, enggak pernah selesai. Sekarang hadirlah Anies, pendekar rakyat, pembela rakyat," jelasnya.
Lulung meminta warga DKI bersabar karena ia yakin penataan yang dilakukan Pemprov akan terlihat secara bertahap sebelum perhelatan Asian Games.
"Penataan itu harus bersabar, kemudian dia mau bikin skybridge, kita doain aja. Masa pemerintah dilaporin polisi," pungkasnya.
Sumber: kumparan