Menanti Dialog Cerdas Amien-Luhut
Berita Islam 24H - Pernyataan Amien Rais soal 'pengibulan' bagi-bagi tanah untuk menutupi penguasaan tanah oleh segelintir orang bak bola salju yang terus menggelinding. Persoalannya bukan cuma pada kritik Amien terhadap Pemerintahan Joko Widodo, tetapi cara membalas kritik itu yang menyulut perdebatan.
Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan tidak terima dengan kritik Amien soal 'pengibulan' bagi-bagi tanah itu. Luhut menegaskan program sertifikat tanah itu terus berjalan dan tidak ada pembohongan di situ.
Luhut meminta 'senior-senior' untuk tidak asal bunyi dalam berbicara. "Dia kan 70 tahun, sata 71 tahun juga," kata Luhut. Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.
Luhut kemudian mengatakan, "Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?”
Hal ini yang kemudian menimbulkan respons beragam. Sejumlah kalangan menilai, Luhut bukannya menjawab kritik dengan data dan fakta, tetapi malah menebarkan ancaman kepada tokoh reformasi itu.
Pemuda Muhammadiyah menyayangkan gagapnya Luhut saat menerima kritik dari tokoh sekelas Amien Rais. Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai pernyataan Luhut yang mengancam pengkritik pemerintah sebagai sikap yang tidak elok.
Bahkan, kritik siapa saja kepada pemerintahan, tidak pantas dijawab dengan ancaman akan mencari dosa-dosa sang pengkritik. Amien sejak zaman Soeharto konsisten melakukan kritik terhadap penguasa, dengan gayanya yang ceplas-ceplos.
Untuk melihat apakah benar kritik Amien kepada pemerintah ini hanya asal-asalan tanpa fakta, Pemuda Muhammadiyah siap memfasilitasi debat dan dialog terbuka keduanya.
Dialog terbuka ini yang kemudian menjadi viral di media sosial dengan tagline "Bapak Reformasi versus Bapak Reklamasi". Banyak kalangan juga ingin digelar saja dialog terbuka yang cerdas antara Amien dan Luhut.
Ancaman tidak akan menyurutkan Amien Rais untuk terus mengritik pemerintah. Hanya dialog yang bisa meyakinkan Amien apakah pernyataan dia keliru atau program reformasi agraria pemerintah yang cuma pepesan kosong.
Amien mempersoalkan reformasi agraria yang berjalan di tempat di mana tidak ada terobosan untuk mengatasi penguasaan mayoritas tanah oleh segelintir orang. Lebih dari 70 persen di tanah dikuasai sedikit orang. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan kritik Amien kepada pemerintah.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengimbau Amien dan Luhut untuk saling memaafkan. "Saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan," kata Din.
Din mengimbau keduanya untuk tidak saling mengancam dalam berkehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Sikap saling mengancam, dia melanjutkan, berpotensi mengganggu kerukunan bangsa. Sikap ancam-mengancam adalah ekspresi otot yang sangat potensial mengganggu kerukunan bangsa, apalagi kalau masing-masing saling membuka aib dan kesalahan.
Karena itu, menurut Din, akan lebih baik kalau keduanya menunjukkan sikap saling memaafkan, yang sekaligus dapat memperlihatkan sikap negarawan. Hal ini ditujukan agar kerukunan bangsa bisa kembali bersatu.
Makna kritik Amien
Anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyampaikan tanggapan soal kritik yang disampaikan Amien Rais terhadap pemerintah soal bagi-bagi sertifikat tanah kepada rakyat. Menurut Dradjat, kritik tersebut untuk menekankan program pertanahan yang riil.
Rill yang dimaksud, yakni berdasarkan pasal 33 UU Dasar 1945. "Kritik Pak Amien sebenarnya lebih menekankan pada program pertanahan yang riil, yaitu reforma agraria yang konkret berdasarkan pasal 33 UUD 1945," kata dia, Selasa (20/3).
Dradjad melanjutkan, arah reforma agraria yang semestinya dilakukan sebagaimana pasal tersebut, yaitu bagaimana agar sumber daya tanah di Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apalagi tanah adalah salah satu modal utama ekonomi, baik di permukaan ataupun kandungan di dalamnya.
Pasal 33, Dradjat menerangkan, mewajibkan pemerintah untuk menjamin agar tanah sebagai modal ekonomi nasional dikelola berdasarkan "prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
"Pak Amien itu pelopor reformasi, termasuk amandemen UUD '45. Beliau selalu merujuk konstitusi. Jadi. arah kritikan Pak Amien itu, sudahkah kebijakan pertanahan pemerintah sesuai amanat konstitusi," kata Dradjad memaparkan.
Misalnya, kata Dradjad soal apakah ada langkah konkret untuk mengoreksi penguasaan tanah yang sangat timpang di kota dan desa, sesuai amanat kebersamaan dalam pasal 33. Amien melihat program bagi-bagi sertifikat itu bukan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di atas. "Itu esensi kritik beliau," katanya.
Respons istana
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, program pembagian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat tersebut merupakan program nyata, bukan pembohongan. Ia menjelaskan, program sertifikat tanah tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi kepada masyarakat kecil untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang sering terjadi selama ini.
Dia mengatakan, Presiden ingin masyarakat kecil memiliki dokumen yang sah dan legal sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kepentingan mereka. “Jadi, sama sekali ini program nyata, bukan kibulan," ujar Johan, Selasa (20/3).
Johan pun mengaku tak paham apa yang dimaksud Amien Rais ketika melontarkan kritikan tersebut. Apalagi, program pembagian sertifikat tanah ini sudah lama dijalankan dan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Kendati demikian, pemerintah tak akan mengambil langkah apa pun untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Sebab, kata Johan, komentar yang muncul dari Amien selalu tak jelas. [b-islam24h.com / replubika]